Bawaslu Jatim Target 100% Pengisian LHKPN dan LHKASN

Pasuruan, nganjuk.bawaslu.go.id. - Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melapor harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Kerja Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Wajib Lapor di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur Pelaporan Tahun 2019 bertempat di Baobab Safari Resort Pasuruan pada 2 - 4 Maret 2020.

Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur, Sapni Syahril menargetkan pejabat di lingkungan Bawaslu Jawa Timur 100 persen lapor dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Baginya, secara kelembagaan, Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan Pemilu, namun juga kepatuhan dalam LHKPN.

“Laporan dari pusat, hingga sekarang baru sekitar 80 persen yang masuk ke Bawaslu RI. Kita targetkan 100 persen lapor dalam LHKPN”, ungkapnya di hadapan pejabat di lingkungan Bawaslu se-Jawa Timur.

Selain LHKPN, Sapni juga mengingatkan tentang Laporan Harta Kekayaan Apatur Sipil Negara (LHKASN).

“LHKASN juga menjadi target kita untuk menunjukkan kepatuhan kepada negara. Begitu juga dengan pelaporan pajak yang tertuang pada SPT Tahunan yang terakhir disetorkan tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kita harus selesaikan pelaporan LHKPN ini hingga di atas 80% bahkan harus 100%”, tambahnya.

“Dengan lapor di LHKPN, kita sebenarnya ingin turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan good governance, LHKPN menjadi sangat penting untuk dilaksanakan”, tutur Sapni menutup sambutannya.

"Untuk pelaporan LHKPN tahun 2019, Bawaslu Nganjuk sudah 100%. Semua Komisioner, Koordinator Sekretariat dan BPP Bawaslu Nganjuk telah mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik (e-LHKPN), ini merupakan bentuk kepatuhan sebagai penyelenggara negara dalam LHKPN", Ungkap Abdul Azis, Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk. (Humas Bawaslu Nganjuk)