Bawaslu Kabupaten Nganjuk Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol ke Kantor DPC PPP

Nganjuk.bawaslu.go.id – Kawal akurasi dan pembaruan data partai politik (parpol) secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Nganjuk silaturahmi dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka pengawasan pemutakhiran data parpol di masa non-tahapan bertempat di Kantor Sekretariat DPC PPP, pada Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data parpol berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Moh. Ariful Anam, Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyatakan bahwa Bawaslu dan partai politik memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

"Untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, serta bermartabat, sinergi antara Bawaslu dan peserta pemilu menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (money politik)," ujar Anam.

Anam menambahkan bahwa pemutakhiran data partai politik adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijalankan dengan tertib dan akurat. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk berupaya untuk memastikan bahwa data partai politik yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berjalan dengan baik sesuai ketentuan, akurat, dan mencerminkan kondisi terbaru kepengurusan maupun keanggotaan partai.

Pengurus DPC PPP menyatakan bahwa sebagai partai politik yang berkomitmen pada nilai-nilai keislaman dan moralitas publik, PPP menyadari bahwa politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan mencederai kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, PPP berupaya memperkuat pendidikan politik kepada kader, calon legislatif, serta simpatisan agar menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan etika dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Bawaslu Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Nganjuk.