Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 Jadi Pedoman, Bawaslu Nganjuk Sosialisasikan Layanan Advokasi Hukum
|
Nganjuk.bawaslu.go.id – Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum jajaran kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Advokasi Hukum di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023, Rabu (18/11/2026), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Kepala Sekretariat beserta jajaran sekretariat, serta perwakilan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Yudha Harnanto, menyampaikan bahwa pemahaman mengenai layanan advokasi hukum menjadi hal penting bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Menurutnya, setiap jajaran perlu memahami aspek hukum agar mampu bertindak secara profesional serta memiliki pemahaman yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
“Pemahaman mengenai layanan advokasi hukum sangat penting bagi seluruh jajaran Bawaslu. Kita perlu mengetahui hak, kewajiban, serta mekanisme pendampingan hukum yang tersedia agar dalam menjalankan tugas kelembagaan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Yudha.
Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan advokasi hukum di lingkungan Bawaslu, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada jajaran yang menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan tugas kelembagaan.
“Layanan advokasi hukum merupakan bentuk dukungan kelembagaan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada jajaran Bawaslu. Oleh karena itu, setiap jajaran perlu memahami mekanisme pengajuan layanan advokasi, termasuk kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung yang diperlukan,” jelas narasumber.
Lebih lanjut, narasumber menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Koordinasi serta konsultasi dengan bagian yang membidangi hukum juga perlu dilakukan sejak dini sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum.
Adapun materi yang disampaikan mencakup dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme permohonan layanan advokasi hukum, pentingnya koordinasi dan pencegahan permasalahan hukum, hingga sinergi antarlembaga antara Bawaslu dan KPU sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada kesempatan tersebut, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta pengalaman terkait potensi permasalahan hukum yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk semakin memahami mekanisme layanan advokasi hukum serta mampu memanfaatkannya secara tepat apabila menghadapi permasalahan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dengan KPU Kabupaten Nganjuk.
Dengan adanya sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum jajaran kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.