Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Nganjuk hadiri Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

Bawaslu Kabupaten Nganjuk hadiri kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Kamis (8/5/2025)

Nganjuk.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Nganjuk diwakili Kasubbag Administrsi Nur Rahayu menghadiri kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Nganjuk di aula Merah Putih kantor Bakesbangpol. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal, serta unsur masyarakat sipil. Kamis (8/5/2025).


Sebagai tahapan awal pengumpulan dan pengolahan data IDI Tahun 2025, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan daerah terkait indikator dan metodologi penyusunan IDI, yang mencakup tiga dimensi utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi. Indeks ini disusun sebagai alat ukur kualitatif dan kuantitatif untuk melihat sejauh mana praktik demokrasi berjalan secara efektif di tingkat daerah. 


Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol dalam hal ini diwakili oleh Kabid Poldagri dan Ormas Atim Swasono, S.P., M.Sos. menyampaikan bahwa penyusunan IDI merupakan agenda strategis nasional yang turut menjadi indikator dalam perencanaan pembangunan daerah. “Keterlibatan aktif instansi daerah dalam proses ini sangat penting, karena data yang digunakan harus mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan IDI” ujarnya


Selama kegiatan, hadirin diberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan data berbasis dokumen dan peristiwa, serta proses klarifikasi data yang akan melibatkan tim verifikator. Diskusi interaktif pun berlangsung antara tamu undangan dan narasumber terkait pengalaman sebelumnya, tantangan teknis, serta strategi peningkatan kualitas data di tahun berjalan.
 

“ Semoga dengan tersusunnya Indeks Demokrasi Indonesia yang akurat dan representative ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya iklim demokrasi” harap Nur Rahayu.

Penulis dan Foto : Irfan, Enthis