Upaya Mempermudah Inventarisir BMN, Bawaslu Nganjuk ikuti Launching TRANSFORMER

Nganjuk.bawaslu.go.id – Ketuabeserta anggota dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk megikuti kegiatan Launching TRANSFORMER (Tahun Inventarisasi Aset Negara Sajikan Formulasi Manajemen Aset yang Akurat) oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai upaya penguatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu Provinsi Jawa Timur, pada Senin (26/01/2026).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, S.Sos., dalam sambutan sekaligus peresmian kegiatan TRANSFORMER menegaskan pentingnya pengelolaan BMN yang tertib secara fisik dan administrasi sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan.

“Pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Bawaslu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan sekretariat dalam pelaksanaannya,” tegas Warits.

Peresmian Launching TRANSFORMER ditandai dengan penayangan video terkait Langkah-langkah pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan inventarisasi BMN di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pelaksanaan inventarisasi BMN oleh Subkoordinator BMN Sekretariat Jenderal Bawaslu dan staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, peserta juga diberikan ruang diskusi untuk menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BMN, khususnya terkait inventarisasi.

Launching TRANSFORMER merupakan langkah awal sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib administrasi, transparan, efektif, dan efisien melalui pelaksanaan inventarisasi BMN lima tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yudha Harnanto Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk hal ini penting sebagai upaya menjaga pengelolaan BMN tetap transparan dan akuntable melalui aplikasi digital.

“Semoga dengan adanya LAUNCHING ini, dapat memastikan pengelolaan BMN, dicatat, dipantau, lebih terstruktur dan dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan” tutup Yudha.