Bawaslu Nganjuk Ikuti Cangkrukan Demokrasi, Perkuat Kehumasan yang Berdampak bagi Masyarakat

Nganjuk.bawaslu.go.id – Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengikuti kegiatan Zoom Meeting Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin), Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Parmas dan Humas), Kasubbah Hukum, Humas dan Datin beserta staf.

Mengusung tema “Reorientasi Kehumasan, dari Publikasi Kelembagaan menuju Komunikasi Berdampak”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat peran kehumasan Bawaslu agar tidak hanya berfokus pada kuantitas publikasi, tetapi juga mampu menghadirkan komunikasi yang bermakna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengangkatan tema tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf kehumasan dalam menyusun dan menyampaikan narasi yang informatif, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Endah menegaskan, keberhasilan kehumasan tidak semata-mata diukur dari banyaknya konten yang dipublikasikan, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut dapat diterima, dipahami, dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat.

“Sering kali humas hanya dipandang secara kuantitatif, dari jumlah publikasi yang dihasilkan. Padahal, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah apakah yang kita posting itu didengar, apakah yang kita rilis itu mampu mengubah perilaku, dan apakah selama ini komunikasi yang kita lakukan benar-benar berdampak,” ujar Endah.

Lebih lanjut, Endah menjelaskan tiga perubahan mendasar yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan fungsi kehumasan di lingkungan Bawaslu.

Pertama, menggeser pola komunikasi kelembagaan menjadi komunikasi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Narasi kehumasan diharapkan tidak hanya menyampaikan kegiatan institusi, tetapi juga mengangkat pesan yang menyentuh kepentingan publik, terutama dalam menjaga hak pilih dan mengawal demokrasi.

“Kita perlu menghadirkan pesan yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti bagaimana kita bersama-sama menjaga suara dan hak pilih masyarakat,” tegasnya.

Kedua, memperluas peran publikasi menjadi sarana edukasi yang mampu menangkal penyebaran hoaks. Konten kehumasan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi kegiatan, tetapi turut mendorong peningkatan literasi demokrasi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi yang benar.

Ketiga, menjadikan kehumasan sebagai tanggung jawab bersama seluruh jajaran lembaga, bukan hanya tugas satu divisi atau individu. Setiap unsur di lingkungan Bawaslu memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang positif, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu Jawa Timur berharap kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan semakin meningkat, kolaborasi internal semakin kuat, dan upaya penguatan literasi demokrasi di tengah masyarakat dapat berjalan lebih masif dan berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Yudha Harnanto, menyambut baik diskusi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi jajaran Bawaslu untuk memperluas wawasan sekaligus mengevaluasi strategi komunikasi agar informasi kelembagaan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kehumasan Bawaslu semakin mampu menghadirkan informasi yang tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan edukasi demokrasi,” ujar Yudha.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi kehumasan yang lebih adaptif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kualitas demokrasi.