Lompat ke isi utama

Berita

Fina lakukan Validasi Data Putusan Administrasi Dan Administrasi Cepat Pemilu 2019 Di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Acara Rapat Koordinasi Validasi Putusan Administrasi dan Administrasi Cepat Pemilu 2019 dipimpin Oleh Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Bawaslu kabupaten Nganjuk hadiri undangan Rapat Koordinasi Validasi Putusan Administrasi dan Administrasi Cepat Pemilu 2019 yang di adakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rabu(19/02).

Dihadiri oleh 23 kabupaten / Kota se-Jawa Timur yang Mempunyai Putusan Administrasi dan Administrsi Cepat Pemilu 2019. Nganjuk diwaliki oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Fina Lutfianan Rahmawati  beserta 1 Staf Penindakan Pelanggaran dan 1 Staf Hukum.  

Acara Rapat Koordinasi Validasi data ini dipimpin Oleh Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag. Dan dibuka oleh Kabag Hukum Humas dan Hubal Bapak Nanang Priyanto, SE.

Kegiatan validasi ini dilaksanakan sehubungan dengan permintaan dokumen Putusan Administrasi dan Administrasi Cepat Pemilu 2019 oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk memaksimalkan JDIH yang diluncurkan awal bulan januari lalu oleh Bawaslu RI. JDIH digunakan sebagai bagian atas akuntabilitas dan transparansi kerja pengawas pemilu. Oleh sebab itu perlu diadakan Validasi Data Putusan Administrasi dan Administrasi Cepat oleh Bawaslu Jawa Timur untuk mengetahui jumlah Putusan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam acara tersebut, Ikhwan mengecek dan memaparkan tentang data pelanggaran yang ada di Kabupaten/Kota Masing-masing. Lakukan Validasi data Putusan serta menyeragamkan Format Putusan. Salah satunya penyeragaman mengenai kop surat putusan yang semula Logo Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing, kemudian di seragamkan menjadi Lambang Garuda.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk sendiri, Fina melaporkan ada sebanyak 3 (tiga) putusan administrasi cepat yang telah dilakukan. Yakni mengenai putusan pelanggaran APK pada tahapan masa kampanye pemilu 2019.(/den)

Tag
Berita
publikasi