Hadiri Podcast Pendidikan Pemilih, Yudha; Demokrasi dalam Perspektif Pengawasan Bawaslu Nganjuk

Nganjuk.bawaslu.go.id – Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Yudha Harnanto Ketua Bawaslu Nganjuk hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan Podcast Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Nganjuk dengan tema “ Potret Demokrasi di Nganjuk dalam Pandangan Bawaslu” di Kantor KPU Nganjuk. Kamis (13/11/2025)

Ketua Bawaslu Nganjuk, Yudha Harnanto, mengungkapkan bahwa demokrasi dalam perspektif pengawasan Bawaslu memiliki perbedaan signifikan antara Pemilu dan Pilkada. Menurut Yudha, Pemilu yang meliputi pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden, memiliki proses pengawasan yang lebih kondusif, namun pada saat pelaksanaan Pilkada pengawasan menjadi lebih ekstra karena adanya kepentingan yang lebih personal dan langsung terkait dengan kepala daerah yang akan dipilih.

"Pilkada memiliki tantangan yang lebih besar dalam pengawasan karena adanya konflik dan gesekan kepentingan yang bersinggungan langsung dengan peserta pemilu" ungkap Yudha.

Yudha menekankan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang dalam setiap tahapan Pemilu atau Pilkada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel.

“Pelaksanaan Pemilu atau Pilkada berawal dari  proses yang tepat, dimulai dengan persiapan dan perencanaan yang optimal baik dari  segi teknis , anggaran dan regulasi” tegasnya.

Bawaslu Nganjuk sangat serius dalam menjalankan tugas pengawasan dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil, baik pada Pemilu maupun Pilkada. Dengan demikian, Bawaslu Nganjuk dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih dapat terlaksana dengan baik. 

Dengan adanya diskusi yang santai dan informatif, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang proses Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antara Bawaslu dan KPU dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.