Susun Metode dan Langkah Strategis Uji Petik, Bawaslu Nganjuk ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Nganjuk.bawaslu.go.id – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Koordinator Divisi, Kasubbag dan Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara Daring di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota masing- masing. Selasa (24/6/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan demi meningkatkan kualitas pengawasan data pemilih menjelang Pemilu mendatang dengan menyusun strategi dan langkah-langkah teknis dalam pengawasan demi mencegah potensi pelanggaran dan potensi kerawanan data dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Eka Rahmawati Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas Humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya akan mendampingi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan PDPB dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025. Menurut Eka, diskusi tentang uji petik akan menjadi bagian penting, di mana strategi dan metode uji petik yang berbeda.

“Penyusunan Kalender Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) akan menjadi langkah awal dalam memastikan keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan pengawasan. Fokus utama pengawasan tidak hanya pada kualitas data, tetapi juga terhadap proses dan prosedur pemutakhiran data itu sendiri melalui Uji Petik“ ujar Eka.

Update uji petik dilakukan secara rutin setiap minggu, dengan target minimal mendapatkan data dari 5 (lima) pemilih per minggu. Data tersebut kemudian menjadi basis database PDPB. Bawaslu Kabupaten/Kota juga diminta memperhatikan sebaran pemilih saat melakukan uji petik, serta melaporkan hasil pelaksanaan ke Bawaslu Provinsi setiap minggu mulai dari minggu pertama hingga ketiga dan pada minggu keempat, laporan akan disampaikan ke Bawaslu RI.

Dalam menjaga kualitas data, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diimbau melakukan sensus terhadap hasil uji petik berjumlah di bawah 10 dan melakukan sampling minimal 50% dari jumlah uji petik yang berjumlah lebih dari 10. Hal ini merupakan bagian dari standar dan kultur pengawasan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memastikan data yang terpercaya dan akurat.

Dengan langkah strategis ini, Bawaslu Jawa Timur berharap proses pengawasan PDPB dapat berjalan efektif, berkualitas, dan mampu mendukung pemilu yang jujur, adil, serta transparan.

Tanoyo selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas yang juga menjadi peserta dalam Zoom Meeting hari ini menyatakan bahwa beliau bersama Kasubbag dan Staf telah mekakukan Koordinasi terkait proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ke Stakeholder terkait seperti ke Dinas Dispenduk Capil Nganjuk, Polres Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh data terbaru terkait penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP, serta memastikan keakuratan informasi mengenai penduduk yang masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih. Kategori TMS tersebut meliputi penduduk yang telah meninggal dunia, yang telah menjadi anggota TNI atau Polri, yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta yang mengalami perubahan elemen data seperti nama atau alamat domisili.

“ Kami akan segera melaksanakan Uji Petik dengan pedoman Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur  meliputi data akurat meliputi Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Pemilih Pindah Domisili, juga alih status TNI/Polri. “ tegas Tanoyo.