BAWASLU JATIM LAKUKAN EVALUASI KEGIATAN PHL 2020

Nganjuk.bawaslu.go.id Kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Nganjuk Jl Dermojoyo Payaman Nganjuk 64418 dengan agenda rapat evaluasi pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga pada tahun 2020 gelombang 2 pada 11 s.d 12 Februari 2021.

Dihadiri oleh 9 kab/ kota terundang yaitu diantaranya Kota Blitar, Kab Blitar , Tulungagung, Pasuruan, Kediri Kab, Kediri Kota, Pacitan ,Kota Madiun, Magetan. Dihadiri juga oleh kordiv pengawasan Aang Kunaifi SH, MH Dan subag pengawasan Keke Eskatario, S.IP, MA

Pemaparan dari Aang Kunaifi dalam sambutannya “Kerjasama dengan instansi pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai pemerintahan kabupaten, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dengan KPU terkait daftar pemilih berkelanjutan belum optimal, menerima angka tanpa disertai elemen data yang lengkap sehingga tidak bisa mengidentifikasi  apakah orang itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat atau belum dicorek dan lain sebagainya, dikegiatan gelobang pertama merumuskan langkah efektif pada proses pengawasan daftar pemilih berkelanjutan.

Apa yang harus kita lakukan? mengutamakan bahwa adanya pemilih yang belum masuk dan pemilih memenuhi syarat harus dimasukan. Selebihnya sesuai ketentuan proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan utamanya memasukan orang yang memenuhi syarat pemilih pemula.

Kita bisa berkoordinasi dengan KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekolah menengah keatas (SMA) dimana siswa kelas 3 sudah masuk pemilih baru kemudian harus kita advokasi agar yang bersangkutan sudah  terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan. Bawaslu menjalankan Kewajiban dari amanat Undang-Undang nomor 7 untuk melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan harus dilaksanakan secara optimal.

Poin kedua  kita harus punya kreatifitas yang tidak sebagaimana biasanya. Melalui evaluasi inilah kemudian kami dari provinsi mengambil kebijakan mana yang kemudian perlu di suport dan mana yang harus ditinggal, kita harus selektif untuk menentukan mana daerah yang harus kita dorong karena memang punya kreatifitas sebab hasil penilaian saya dari 38 kab/kota ada yang pasif tidak mau berkoordinasi.

Sehingga saya berharap betul rapat evaluasi ini bisa memberikan gambaran kepada kami yang di Provinsi untuk merumuskan apa yang akan kita lakukan di tahun 2021 dengan anggaran yang mungkin bisa dibilang minim. Kemudian Kita bisa berkerjasama dengan Lembaga Pendidikan  bisa dengan Perguruan Tinggi, Menenggah Atas (SMA) atau Pendidikan Menengah Pertama (SMP) atau bahkan melakukan pendidikan demokrasi diusia dini seperti sekolah SD atau PAUD dibuat dengan sosialisasi sekreatif mungkin.

Proses edukasi dengan pendidikan demokrasi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan dengan cara mereka . Nanti diBulan april Bawaslu Provinsi Jawa Timur merencanakan akan memberikan apresiasi pada Kabupaten/Kota yang  memang selama pelaksanaan kinerja pada  tahun 2020 melakukan inovasi-inovasi kegiatan pengawasan terbaik ada kriteria untuk itu.//Anggun